9:57 AM
JAKARTA-Bupati Klaten, Sri Hartini, mengenai peran anaknya, Andy Purnomo, dalam kasus jual beli jabatan di Pemkab Klaten. Sementara itum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut uang Rp 3 milyar yang disita dari kamar Andy berasal dari jual beli jabatan. Andi yang menjadi Ketua Komisi IV DPRD Klaten diduga sebagai pengepul uang suap mutasi jabatan di Pemkab Klaten.
Sri Hartini, Rabu (11/1), datang ke Gedung KPK untuk diperiksa. Dia langsung bergegas masuk ke lobi gedung dan tidak menjawab pertanyaan wartawan tentang peran anaknya dalam kasus suap. "Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SUL (Suramlan)," kata Kepala Biro Humas KPK, Febri Diansyah.
Hartini dan tujuh orang lainnya ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT), Jumat (30/12/2016). Dari delapan orang 2 orang menjadi tersangka yaitu Hartini dan Kasi SMP Dinas Pendidikan Klaten, Suramlan. Hartini diduga menerima suap sebelum mutasi terhadap 803 pejabat Pemkab Klaten.
Dalam OTT itu KPK menyita uang lebih dari Rp2 milyar. Pengeledahan lanjutan pada minggu (1/1), KPK menyita uang Rp3,2 milyar yaitu Rp3 milyar ditemukan dikamar Andy di rumah dinas Bupati Klaten dan Rp200 juta ditemukan dikamar Hartini. "Asal uangnya sudah diketahui. Indikasi sumber dana dari mana saja. Yang pasti dari pihak pemberi terkait sejumlah jabatan," tutur Febri.
Dia mengatakan sekitar 30 saksi telah dimintai keterangan perihal temuan uang tersebut. Mereka yang diperiksa mayoritas ikut memberikan hadia kepada Hartini terkait Mutasi Jabatan. Febri memastikan penyidik akan memanggil Andy, namun ia belum membeberkan waktu pemanggilan karena berkaitan dengan strategi pemanggilan.
Terkait hilangnya Andy setelah ibunya ditangkap KPK, Febri mengaku akan memeriksa hal itu. "Kalau ada kekhawatiran (kabur) nanti kami akan koordinasikan (dengan imigrasi)," ujarnya.
Sementara itu, Andy melayangkan surat ke pimpinan DPRD Klaten untuk izin tidak bisa aktif di DPRD selama beberapa waktu karena mendampingi ibunya yang terjerak kasus di KPK. Surat permohonan tidak mengikuti berbagai rapat DPRD Klaten di kirim Andy Purnomo, awal pekan ini. Andy disebut masih shock setelah OTT KPK.
Salah satu dampak OTT terhadap Hartini adalah macetnya pembahasan lima rancangan peraturan daerah (reperda) yang mestinya berlangsung awal Januari. Setelah Hartini ditangkap KPK dan Wakil Bupati Klaten, Sri Mulyani, ditunjuk sebagai plt. Bupati Klaten, Isu pencalonan Wabup Klaten pengganti Sri Mulyani santer berhembus dalam waktu terakhir.
Disinggung tentang santernya nama Sri Mulyani untuk mengisi jabatan wabup Klaten kedepan, dia enggan menanggapi." Saya sendiri tertawa saat melihat desas-desus yang ada. Pengurus Partaimerasa belum membahas itu, tapi pembahasan sudah sejauh ini. Prosesnya ini kan masih panjang," tutup Sri Mulyani.
Dia mengatakan sekitar 30 saksi telah dimintai keterangan perihal temuan uang tersebut. Mereka yang diperiksa mayoritas ikut memberikan hadia kepada Hartini terkait Mutasi Jabatan. Febri memastikan penyidik akan memanggil Andy, namun ia belum membeberkan waktu pemanggilan karena berkaitan dengan strategi pemanggilan.
Terkait hilangnya Andy setelah ibunya ditangkap KPK, Febri mengaku akan memeriksa hal itu. "Kalau ada kekhawatiran (kabur) nanti kami akan koordinasikan (dengan imigrasi)," ujarnya.
Sementara itu, Andy melayangkan surat ke pimpinan DPRD Klaten untuk izin tidak bisa aktif di DPRD selama beberapa waktu karena mendampingi ibunya yang terjerak kasus di KPK. Surat permohonan tidak mengikuti berbagai rapat DPRD Klaten di kirim Andy Purnomo, awal pekan ini. Andy disebut masih shock setelah OTT KPK.
Salah satu dampak OTT terhadap Hartini adalah macetnya pembahasan lima rancangan peraturan daerah (reperda) yang mestinya berlangsung awal Januari. Setelah Hartini ditangkap KPK dan Wakil Bupati Klaten, Sri Mulyani, ditunjuk sebagai plt. Bupati Klaten, Isu pencalonan Wabup Klaten pengganti Sri Mulyani santer berhembus dalam waktu terakhir.
Disinggung tentang santernya nama Sri Mulyani untuk mengisi jabatan wabup Klaten kedepan, dia enggan menanggapi." Saya sendiri tertawa saat melihat desas-desus yang ada. Pengurus Partaimerasa belum membahas itu, tapi pembahasan sudah sejauh ini. Prosesnya ini kan masih panjang," tutup Sri Mulyani.
0 komentar :
Post a Comment